Menata Ulang Transportasi Jakarta

Wacana pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta kembali mengemuka seiring dengan semakin parahnya kondisi transportasi di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di Jakarta menjadi semakin akut dan menyengsarakan penduduknya. Beberapa pihak telah memprediksikan bahwa Jakarta akan macet total tidak lebih dari lima tahun lagi. Asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang jauh lebih cepat dibandingkan pertambahan panjang jalan di Jakarta. Penggunaan mobil bertambah sebanyak 10 persen pertahun dan penggunaan motor bertambah sebesar 15 persen setiap tahunnya, sedangkan pertambahan panjang jalan di Jakarta hanya sebesar kurang dari 1 persen pertahun.

Pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pertambahan penduduk Jakarta dan secara tidak langsung akan mengurangi laju penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta. Benarkah pemindahan pusat pemerintah akan mengurangi masalah transportasi di Jakarta? Ya, tapi hanya sementara. Bilamana masalah kemacetan di Jakarta masih dilihat dari ketimpangan antara jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan maka masalah kemacetan tidak akan pernah bisa diatasi bahkan akan semakin parah.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan perkotaan adalah fenomena yang terjadi secara global dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu terlalu dirisaukan melainkan perlu dilihat sebagai potensi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Sebagian besar metropolitan di dunia ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduknya dengan penambahan panjang jalannya.

Pembangunan jalan bebas hambatan atau pelebaran jalan hanyalah memecahkan masalah kemacetan lalu lintas secara sementara. Setelah beberapa tahun, jalan bebas hambatan akan diisi oleh lalu lintas baru yang tidak akan terjadi bilamana jalan bebas hambatan tidak dibangun. Hal serupa terjadi dengan pelebaran jalan ketika jalan yang telah diperlebar tersebut akan kembali macet hanya dalam beberapa bulan. Fenomena seperti itu disebut induced demand. Karena induced demand ini, membangun jalan baru atau pelebaran jalan adalah solusi kemacetan lalu lintas yang sifatnya sementara.

Transportasi Massal
Danang Parikesit (Kompas, 17 September 2010) memberikan poin penting dalam pengembangan MRT (mass rapid transit) untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Dilaporkan bahwa pembangunan fase pertama MRT Jakarta akan dimulai tahun depan dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Untuk mengoptimalkan MRT Jakarta disarankan dikembangkannya bisnis properti seperti fasilitas perkantoran dan pusat ekonomi baru di sekitar stasiun seperti terjadi di Hongkong, Singapore, Tokyo, Seoul dan Taipeh.

Pengembangan MRT ini yang memakan biaya sebesar Rp. 1 trilliun per kilometer dengan dana pinjaman Pemerintah Jepang diarahkan untuk mampu menampung perjalanan penumpang di wilayah Jabodetabek yang mencapai jumlah 40 juta per hari. Target untuk menampung sebanyak 6-8 persen dari seluruh jumlah perjalanan penumpang di wilayah Jabotabek perlu ditingkatkan.

Perubahan Fundamental
Masalah kemacetan di Jakarta tidak akan pernah bisa diatasi dengan solusi yang murah yang berjangka pendek. Pembangunan MRT yang berbiaya trilliunan rupiah adalah pendekatan fundamental yang mutlak perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Terdapat dua hal mendasar lainnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah DKI. Pertama, memadukan koridor MRT dengan moda transportasi umum lainnya yang sudah berkembang saat ini termasuk busway, metromini, kopaja, angkot, bis kota, dan mikrolet. Moda transportasi umum ini perlu terus dikembangkan kehandalannya, aksesibilitasnya dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat di kawasan Jabodetabek. Perbaikan dan pengembangan transportasi umum di Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kawasan hinterland termasuk Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor.

Hal kedua yang perlu dilakukan adalah mengkonversi pengguna kendaraan bermotor pribadi termasuk mobil pribadi dan motor menjadi pengguna transportasi umum dan/atau MRT. Ini akan menjadi kunci kesuksesan kota Jakarta dalam mengatasi masalah kemacetan. Tanpa adanya konversi pengguna kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi umum atau MRT, masalah kemacetan di Jakarta tidak akan pernah teratasi dan pengembangan MRT Jakarta akan menjadi investasi yang tidak efektif.

Konversi ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan dan memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif serta melibatkan berbagai stakeholder dalam penyusunan rencananya. Pengalaman dari pengoperasian busway dalam beberapa tahun terakhir ini perlu dijadikan pelajaran penting dalam upaya untuk mengkonversi pengguna kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi umum. “Kesengsaraan” pengguna kendaraan bermotor pribadi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa dianggap sebagai modal besar untuk mengkonversikan mereka menjadi pengguna moda transportasi umum. Tidak perlu lagi “memanjakan” mereka melalui pembangunan jalan tol baru atau penggunaan lajur busway untuk kendaraan bermotor pribadi.

Mengkonversi pengguna kendaraan bermotor pribadi ke MRT Jakarta ataupun moda transportasi umum lainnya akan lebih mudah jika mereka telah lama merasakan ketidaknyamanan berkendaraan akibat kemacetan lalu lintas dibandingkan jika para pengguna kendaraan bermotor pribadi masih merasa nyaman menggunakan kendaraannya. Bilamana kita menggunakan skenario seperti ini maka kemacetan akut di Jakarta selama ini dapat menjadi modal bagi pengembangan MRT Jakarta yang efektif di masa mendatang.

(Rukmana, Deden. Menata Ulang Transportasi Jakarta. Gatra Cars Plus. October-November 2010, hal 22-23)