Tampilkan postingan dengan label Planologi-Tata Ruang-Transportasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Planologi-Tata Ruang-Transportasi. Tampilkan semua postingan

23/11/10

Trilogi Pemikiran Deden Rukmana Untuk Mengatasi Kemacetan Jakarta

Deden Rukmana adalah seorang anak yang kebetulan ibunda tercintanya tinggal dan bekerja di Jakarta. Ibunyatinggal bersama adik-adiknyadi Pasar Minggu dan sesekali pulang ke Bandung dimana ibunya memiliki rumah yang hampir 40 tahun telah didiaminya untuk membesarkan anak-anaknya. Sebagai anak tentunya ingin melihat ibunya hidup nyaman dan tenang di ibukota. Tapi seperti kita ketahui bersama, kemacetan di ibukota adalah salah satu masalah kronis yang semakin hari semakin rumit untuk diatasi. Kemacetan di ibukota merugikan banyak pihak dengan kerugian diperkirakan sebesar US$ 3 billion setiap tahunnya.
Trilogi pemikiranini didedikasikan untuk ibundanya tercinta, yang berkat doanya, memungkinkan penulis untuk berkontribusi dalam mengatasi kemacetan di ibukota kita tercinta melalui tulisan ini. Besar harapanpenulis agar tulisan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya pengembangan transportasi umum dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Semakin banyak orang paham tentangpentingnya tranportasi umum dalam mengatasi kemacetan di Jakarta semakin memudahkan upaya untuk menguraikan kemacetan di Jakarta. Jakarta yang bebas macet tentunya menjadi idaman semua wargaJakarta khususnya, termasuk tentunya ibundanyatercinta, dan penduduk Indonesia umumnya yang memiliki ibukota yangbisa dibanggakannya.

Mengenai kata trilogi yang dipakai disini karena terdapat tiga tulisan sebelumnya yang telah dimuat di the Jakarta Post pada tanggal 4 September 2010, 24 Oktober 2010 dan 13 November 2010 yang menjadi acuan dalam tulisan ini. Ketiga tulisan tersebut saling terkait dalam memahami kemacetan di Jakarta dan menawarkan solusi untuk mengatasinya.

Suasana kemacetan di sore hari di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tidak jauh dari kediaman ibunya penulis
Tulisan pertama berjudul "Elevated toll roads, revisited" menguraikan kritikterhadap rencana pembangunan enam jalan layangtol kota di Jakarta. Pembangunan jalan tol ini hanyalah solusi kemacetan yang bersifat jangka pendek. Induced demand adalah istilah yang menjelaskan fenomena bahwa pembangunan jalan baru hanya akan menyebabkan meningkatnya pengguna jalan. Kota-kota besar lainnya di dunia, seperti Seoul dan New York merubuhkan jalan layangnya. San Francisco dan New Orleans mereka memutuskan untuk tidak membangun kembali jalan layangnya yang rubuh akibat bencana alam. Demikian pula Paris yang mengubah salah satu jalan bebas hambatannya menjadi jalan yang ramah pedestrian. Keputusan untuk mengubah jalan bebas hambatan menjadi jalan ramah pedestrian di kota-kota tersebut tidak menyebabkan kemacetan bertambah parah di kota-kota tersebut. Sebaliknya, penduduk kota-kota tersebut menghargai sekali keputusan pemerintah kotanya dan merasakan peningkatan kualitas kehidupan di kota-kota tersebut. Alasan yang lebih penting terhadap kritik pembangunan jalan layang tol kota tersebut adalah ini akan menjadi kontraproduktif dalam upaya pengembangan transportasi massal di Jakarta. Tulisan pertama tersebut dapat dibaca lebih lengkap di http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/04/elevated-toll-roads-revisited.html

Tulisan kedua berjudul "Jakarta needs Metro to avoid traffic gridlock" mengulas pentingnya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau Metro di Jakarta. Saat ini Jakarta sedang menyiapkan desain proyeknya dan jalur pertama Metro dari Bunderan HI ke Kota akan siap pada tahun 2016. Saya menyarankan dua tahapan penting dalam pengembangan MRT ini untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yaitu mengintegrasikan MRT dengan transportasi umum yang sudah ada saat ini termasuk Transjakarta, Metromini, Kopaja, Angkot, Mikrolet dan Bis Kota; serta mengkonversi pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan umum. Tulisan kedua tersebut dapat dibaca lebih lengkap di http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/24/jakarta-needs-metro-avoid-traffic-gridlock.html

Tulisan ketiga berjudul "Solving gridlock in Jakarta" membahas 17 kebijakan yang ditetapkan oleh Wakil Presiden Boediono dan beberapa kebijakan lainnya yang digagaskan oleh Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Tujuh belas kebijakan oleh Wakil Presiden Boediono dapat ditemui lebih lengkap di http://www.wapresri.go.id/index/preview/berita/617/2010-09. Beberapa kebijakan yang digagaskan oleh Pemda DKI diantaranya mengubah peraturan lalu lintas di beberapa kawasan macet, mengatur jam masuk kerja kantor berdasarkan wilayah kota, membentuk tim khusus untuk mengatur lalu lintas di jalur-jalur padat dan menerapkan Electronic Road Pricing. Penulis menghargai sekali upaya-upaya tersebut untuk mengatasi kemacetan di Jakarta kecuali pengaturan jam masuk kerja kantor, karena upaya ini kontraproduktifdalam upaya pengembangan sistem transportasiumumdi Jakarta.

Beberapa alternatif solusi lainnya ditawarkan juga oleh penulis termasuk shuttle services, carpool matching services, telecommuting. Kantor-kantor di Jakarta baik swasta maupun pemerintah mesti menggalakkan shuttle services, carpool matching services dan telecommuting bagi para karyawannya. Bilamana ketiga alternatif solusi tersebut bisa dilakukan maka akan menurunkan dengan signifikan jumlah kendaraan di jalan-jalan di Jakarta. Dua alternatif lainnya yang disarankan adalah downzoning dan pengembangan multimodal transportation district yang memiliki jaringan jalan yang ramah untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda. Tulisan ketiga tersebut dapat dibaca lebih lengkap di http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/13/solving-gridlock-jakarta.html

Penulisakan mengamati dengan seksama perkembangan upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta ini dan tentunya dengan harapan agar Jakarta dapat mengembangkan sistem transportasi umumnya yang terintegrasi, handal, aksesibel, aman,tepat waktu, nyaman dan terjangkau yang akan menjadi kunci utama dalammenguraikan kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Besar harapanagar kota Jakarta menjadi kota yang bebas macet dan menjadi kota yang dapat dibanggakan oleh para penduduknya. Semoga ini menjadi kenyataan bukan hanya sebuah impian.

Penulis adalah assistant professor dan koordinator program pascasarjana Studi dan Perencanaan Kota di Savannah State Univeresity, AS.

19/11/10

Menata Ulang Transportasi Jakarta

Wacana pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta kembali mengemuka seiring dengan semakin parahnya kondisi transportasi di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di Jakarta menjadi semakin akut dan menyengsarakan penduduknya. Beberapa pihak telah memprediksikan bahwa Jakarta akan macet total tidak lebih dari lima tahun lagi. Asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang jauh lebih cepat dibandingkan pertambahan panjang jalan di Jakarta. Penggunaan mobil bertambah sebanyak 10 persen pertahun dan penggunaan motor bertambah sebesar 15 persen setiap tahunnya, sedangkan pertambahan panjang jalan di Jakarta hanya sebesar kurang dari 1 persen pertahun.

Pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pertambahan penduduk Jakarta dan secara tidak langsung akan mengurangi laju penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta. Benarkah pemindahan pusat pemerintah akan mengurangi masalah transportasi di Jakarta? Ya, tapi hanya sementara. Bilamana masalah kemacetan di Jakarta masih dilihat dari ketimpangan antara jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan maka masalah kemacetan tidak akan pernah bisa diatasi bahkan akan semakin parah.
Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan perkotaan adalah fenomena yang terjadi secara global dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu terlalu dirisaukan melainkan perlu dilihat sebagai potensi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Sebagian besar metropolitan di dunia ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduknya dengan penambahan panjang jalannya.

Pembangunan jalan bebas hambatan atau pelebaran jalan hanyalah memecahkan masalah kemacetan lalu lintas secara sementara. Setelah beberapa tahun, jalan bebas hambatan akan diisi oleh lalu lintas baru yang tidak akan terjadi bilamana jalan bebas hambatan tidak dibangun. Hal serupa terjadi dengan pelebaran jalan ketika jalan yang telah diperlebar tersebut akan kembali macet hanya dalam beberapa bulan. Fenomena seperti itu disebut induced demand. Karena induced demand ini, membangun jalan baru atau pelebaran jalan adalah solusi kemacetan lalu lintas yang sifatnya sementara.

Transportasi Massal
Danang Parikesit (Kompas, 17 September 2010) memberikan poin penting dalam pengembangan MRT (mass rapid transit) untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Dilaporkan bahwa pembangunan fase pertama MRT Jakarta akan dimulai tahun depan dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Untuk mengoptimalkan MRT Jakarta disarankan dikembangkannya bisnis properti seperti fasilitas perkantoran dan pusat ekonomi baru di sekitar stasiun seperti terjadi di Hongkong, Singapore, Tokyo, Seoul dan Taipeh.

Pengembangan MRT ini yang memakan biaya sebesar Rp. 1 trilliun per kilometer dengan dana pinjaman Pemerintah Jepang diarahkan untuk mampu menampung perjalanan penumpang di wilayah Jabodetabek yang mencapai jumlah 40 juta per hari. Target untuk menampung sebanyak 6-8 persen dari seluruh jumlah perjalanan penumpang di wilayah Jabotabek perlu ditingkatkan.

Perubahan Fundamental
Masalah kemacetan di Jakarta tidak akan pernah bisa diatasi dengan solusi yang murah yang berjangka pendek. Pembangunan MRT yang berbiaya trilliunan rupiah adalah pendekatan fundamental yang mutlak perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Terdapat dua hal mendasar lainnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah DKI. Pertama, memadukan koridor MRT dengan moda transportasi umum lainnya yang sudah berkembang saat ini termasuk busway, metromini, kopaja, angkot, bis kota, dan mikrolet. Moda transportasi umum ini perlu terus dikembangkan kehandalannya, aksesibilitasnya dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat di kawasan Jabodetabek. Perbaikan dan pengembangan transportasi umum di Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kawasan hinterland termasuk Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor.

Hal kedua yang perlu dilakukan adalah mengkonversi pengguna kendaraan bermotor pribadi termasuk mobil pribadi dan motor menjadi pengguna transportasi umum dan/atau MRT. Ini akan menjadi kunci kesuksesan kota Jakarta dalam mengatasi masalah kemacetan. Tanpa adanya konversi pengguna kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi umum atau MRT, masalah kemacetan di Jakarta tidak akan pernah teratasi dan pengembangan MRT Jakarta akan menjadi investasi yang tidak efektif.

Konversi ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan dan memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif serta melibatkan berbagai stakeholder dalam penyusunan rencananya. Pengalaman dari pengoperasian busway dalam beberapa tahun terakhir ini perlu dijadikan pelajaran penting dalam upaya untuk mengkonversi pengguna kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi umum. “Kesengsaraan” pengguna kendaraan bermotor pribadi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa dianggap sebagai modal besar untuk mengkonversikan mereka menjadi pengguna moda transportasi umum. Tidak perlu lagi “memanjakan” mereka melalui pembangunan jalan tol baru atau penggunaan lajur busway untuk kendaraan bermotor pribadi.

Mengkonversi pengguna kendaraan bermotor pribadi ke MRT Jakarta ataupun moda transportasi umum lainnya akan lebih mudah jika mereka telah lama merasakan ketidaknyamanan berkendaraan akibat kemacetan lalu lintas dibandingkan jika para pengguna kendaraan bermotor pribadi masih merasa nyaman menggunakan kendaraannya. Bilamana kita menggunakan skenario seperti ini maka kemacetan akut di Jakarta selama ini dapat menjadi modal bagi pengembangan MRT Jakarta yang efektif di masa mendatang.

(Rukmana, Deden. Menata Ulang Transportasi Jakarta. Gatra Cars Plus. October-November 2010, hal 22-23)